Awas, Jebakan Batman dalam Pelibatan KPK & BPK di Rapat Banggar
Rencana pelibatan KPK dan BPK di dalam rapat Badan Anggaran DPR diharapkan tidak menjadi jebakan untuk melegitimasi Banggar. Padahal, mafia anggaran tetap beraksi di belakang layar. KPK dan BPK baiknya memantau Banggar secara diam-diam.
"Kondisi ini rawan politisasi. Sementara KPK dituntut lepas dari kepentingan politik agar fungsi penindakan tidak diskriminatif. Jangan sampai kehadiran BPK dan KPK dalam rapat formal jadi semacam jebakan Batman," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri dalam jumpa pers Koalisi Anti Mafia Anggaran, di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2011).
Dia menuturkan setiap mafia anggaran tidak pernah tampil dan begerak secara terang benderang. Dengan keikutsertaan BPK dan khususnya KPK, dikhawatirkan berpengaruh terhadap model deteksi KPK kepada aktor mafia anggaran.
"Koaisi mendesak KPK untuk menjalankan model silent initiative, dan bukan mengandalkan pematauan rapat-rapar Banggar secara fisik," tegas Ronald.
Ronald menambahkan, keikutsertaan dua lembaga tersebut dalam setiap rapat formal mengenai anggaran dapat menyamarkan peran dan tanggung jawab DPR. "Keikutsertaan KPK dan BPK dalam setiap rapat Banggar secara tidak langsung menegaskan pertanggungjawaban DPR tereduksi kepada KPK dan BPK. Bagaimanapun DPR adalah representasi publik," ujarnya.
Lebih lanjut Ronald mencontohkan, dalam setiap rapat Banggar apa yang dibicarakan adalah bagian dari finalisasi anggaran dalam konteks makro. Sementara, BPK yang bekerja di dalam audit implementasi tidak relevan hadir pada perencanaan anggaran.
"Jelas terlihat efektifitas keterlibatan BPK sangat diragukan," jelasnya.
Sementara itu, imbuh Ronald, kehadiran BPK dan KPK dalam rapat anggaran dapat menjadi panggung politik anggaran oleh partai-partai politik.
Sementara, ICW pesimis KPK dan BPK bisa menjalankan fungsinya dengan baik jika ikut dalam rapat formal Banggar. Mafia anggaran beraksi di luar rapat Banggar.
"KPK dan BPK tidak akan menemukan apa dalam rapat formal Banggar. Biasanya proses formal akan baik-baik saja. Kegiatan mafia anggaran biasanya justru terjadi dan dilakukan di ruang-ruang gelap," kata Koordinator ICW bidang Divisi Korupsi Politik, Ade Irawan.
(ahy/fay)
"Kondisi ini rawan politisasi. Sementara KPK dituntut lepas dari kepentingan politik agar fungsi penindakan tidak diskriminatif. Jangan sampai kehadiran BPK dan KPK dalam rapat formal jadi semacam jebakan Batman," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri dalam jumpa pers Koalisi Anti Mafia Anggaran, di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2011).
Dia menuturkan setiap mafia anggaran tidak pernah tampil dan begerak secara terang benderang. Dengan keikutsertaan BPK dan khususnya KPK, dikhawatirkan berpengaruh terhadap model deteksi KPK kepada aktor mafia anggaran.
"Koaisi mendesak KPK untuk menjalankan model silent initiative, dan bukan mengandalkan pematauan rapat-rapar Banggar secara fisik," tegas Ronald.
Ronald menambahkan, keikutsertaan dua lembaga tersebut dalam setiap rapat formal mengenai anggaran dapat menyamarkan peran dan tanggung jawab DPR. "Keikutsertaan KPK dan BPK dalam setiap rapat Banggar secara tidak langsung menegaskan pertanggungjawaban DPR tereduksi kepada KPK dan BPK. Bagaimanapun DPR adalah representasi publik," ujarnya.
Lebih lanjut Ronald mencontohkan, dalam setiap rapat Banggar apa yang dibicarakan adalah bagian dari finalisasi anggaran dalam konteks makro. Sementara, BPK yang bekerja di dalam audit implementasi tidak relevan hadir pada perencanaan anggaran.
"Jelas terlihat efektifitas keterlibatan BPK sangat diragukan," jelasnya.
Sementara itu, imbuh Ronald, kehadiran BPK dan KPK dalam rapat anggaran dapat menjadi panggung politik anggaran oleh partai-partai politik.
Sementara, ICW pesimis KPK dan BPK bisa menjalankan fungsinya dengan baik jika ikut dalam rapat formal Banggar. Mafia anggaran beraksi di luar rapat Banggar.
"KPK dan BPK tidak akan menemukan apa dalam rapat formal Banggar. Biasanya proses formal akan baik-baik saja. Kegiatan mafia anggaran biasanya justru terjadi dan dilakukan di ruang-ruang gelap," kata Koordinator ICW bidang Divisi Korupsi Politik, Ade Irawan.
(ahy/fay)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Postingan
